ID 
EN 
Peran mahasiswa sangat besar dalam mengawal realitas – realitas yang ada dalam masyarakat, dapat dikatakan mahasiswa merupakan agen perubahan dan kaum intelektualis maka kehadirannya sangat diperlukan guna merespon fenomena – fenomena yang ada termasuk fenomena pendidikan. Permasalahan pendidikan akan terus selalu ada didalam masyarakat maka diperlukan suatu kebijakan yang diharapkan menjadi solusi. Prodi Kebijakan Pendidikan diharapkan mampu mempunyai lulusan yang berkompeten dalam menganalisis fenomena pendidikan sehingga mampu memberikan kontribusi berupa kebijakan terhadap pendidikan yang lebih baik. Sifat pendidikan yang dinamis tentu membutuhkan suatu pembaharuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Sebagai respon terhadap fenomena tersebut maka diperlukan suatu kompetensi yang harus dimiliki seorang mahasiswa, maka dari itu pada Senin (27/08) HIMA KP 2018 melakukan temu kolegial dengan School of Goverment Public Policy (Sekolah Tinggi Kepemerintahan Dan Kebijakan Publik) di Bogor, Jawa Barat. Temu kolegial tersebut merupakan salah satu program kerja dari Departemen Humas HIMA KP 2018, program tersebut diharapkan mampu menjadi wadah bagi mahasiswa kebijakan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditempuh.
Pada pukul 10.00 WIB rombongan HIMA KP 2018 yang diwakili oleh Dzikril selaku ketua HIMA KP 2018, Awalia (Staf Humas), Agung Feby (Kadept Humas), Daffa (Kadept Miba), Amal (Staf Penalaran), Dwi (Staf Humas), dan Utri (Staf PSDM) tiba di School of Goverment Public Policy (Sekolah Tinggi Kepemerintahan Dan Kebijakan Publik) dengan di sambut oleh Ony Jamhari selaku Wakil Dekan dari SGPP, setelah itu pada pukul 13.00 WIB kegiatan dilanjutkan dengan diskusi memecahkan suatu permasalahan dimana hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas, diskusi tersebut merupakan latihan guna menggali kemampuan analisis terhadap masalah melalui berbagai sudut pandang yang nantinya diharapkan mampu melahirkan solusi yang tepat.
Kegiatan temu kolegial semacam ini dianggap perlu karena mampu memberikan informasi serta sebuah studi komparasi mengenai dasar-dasar partisipasi publik agar nantinya mampu memacu mahasiswa berpikir kritis dalam memberikan solusi yang komperhensif terhadap permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.